Tentang Housing Urban Development (HUD)

Sebuah lembaga yang berjanji mengawal kebutuhan rumah bagi rakyat dengan nama Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (LPP3I) atau Housing Urban Development (HUD) diluncurkan sebagai mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di sector perumahan, seperti Kementerian Perumahan Rakyat, DPR dan DPRD, perbankan, dunia usaha BUMN dan swasta, pemerintah pusat/daerah, dan masyarakat.

Sebanyak 17 tokoh prumahan mendeklarasikan LPP3I, para tokoh tersebut di antaranya pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat yakni Cosmas Batubara, Akbar Tanjung, dan Yusuf asy’ari. Selain itu terdapat nama mantan Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera yakni Zulfi Syarif Koto.

Lembaga ini juga diisi sederet nama praktisi, konsultan, dan pengembang yakni Kernal Taruc, Akhmad Muqowam, Nurfakih Wirawan, Tumiyo, Teguh Satria, Endang Kawidjaya, Sulistiyo S. Mulyo, Lukman Purnomosidi, Martin Roestami, Syarif Puradimadja, Priono Salim, Iwan Nusyirwan, dan Endang Widawati.

Kehadiran LPP3I dilindungi dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang telah disahkan tanggal 17 Desember 2010 menggantikan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman No.4 Tahun 1992. Hal ini dapat dilihat pada salah satu asal yang menyebutkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang.

Tugas pertama dari LPP3I nantinya membantu dan pemerintah mengawal pelaksanaan undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman agar tetap dalam koridornya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.