Kebijakan

Terlibat aktif dalam melakukan penelitian, pengkajian, diklat, perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan pengembangan dalam rangka mendorong & mendukung Program Strategis Nasional bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan yang aman, nyaman, harmonis, bermartabat, layak, sejahtera, lahir dan batin

Strategi

  1. Pemaduserasian/ harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada

  2. Meningkatkan/ mengadvokasi terhadap peran SKPD/ Kelembagaan Pemerintah Daerah bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan

  3. Meningkatkan peran, kemitraan dan dukungan terhadap Badan Usaha (Swasta, Koperasi & Pokmas)

  4. Meningkatkan peran, kemitraan dan keswadayaan dalam rangka koordinasi lintas sektor, pelaku dan wilayah

  5. Meningkatkan akses MBR dan Masyarakat Miskin terhadap sumber daya kunci Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Perkotaan terutama dalam rangka Penyediaan Perumahan Berbasis Komunitas

Tentang Housing Urban Development (HUD)

Sebuah lembaga yang berjanji mengawal kebutuhan rumah bagi rakyat dengan nama Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (LPP3I) atau Housing Urban Development (HUD) diluncurkan sebagai mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di sector perumahan, seperti Kementerian Perumahan Rakyat, DPR dan DPRD, perbankan, dunia usaha BUMN dan swasta, pemerintah pusat/daerah, dan masyarakat.

Sebanyak 17 tokoh prumahan mendeklarasikan LPP3I, para tokoh tersebut di antaranya pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat yakni Cosmas Batubara, Akbar Tanjung, dan Yusuf asy’ari. Selain itu terdapat nama mantan Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera yakni Zulfi Syarif Koto.

Lembaga ini juga diisi sederet nama praktisi, konsultan, dan pengembang yakni Kernal Taruc, Akhmad Muqowam, Nurfakih Wirawan, Tumiyo, Teguh Satria, Endang Kawidjaya, Sulistiyo S. Mulyo, Lukman Purnomosidi, Martin Roestami, Syarif Puradimadja, Priono Salim, Iwan Nusyirwan, dan Endang Widawati.

Kehadiran LPP3I dilindungi dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang telah disahkan tanggal 17 Desember 2010 menggantikan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman No.4 Tahun 1992. Hal ini dapat dilihat pada salah satu asal yang menyebutkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang.

Tugas pertama dari LPP3I nantinya membantu dan pemerintah mengawal pelaksanaan undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman agar tetap dalam koridornya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

 

Landasan

  • Bahwa Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Perseritkatan  Bangsa-bangsa hanya dapat tercapai apabila tercipta suatu  kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka.
  • Bahwa Cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
  • Bahwa Rumah adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya setiap orang untuk bermukim (Hak Bermukim), dimana selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai aset ekonomi sekaligus persemaian budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, merupakan Kewajiban Negara
  • Terdapat 5 Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB), yaitu : Tata Ruang, Tanah, Infrastruktur Dasar, Bangunan & Bahan Bangunan dan Pembiayaan yang wajib dijamin dan diatur oleh negara
  • Keprihatinan terhadap akselerasi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Insfrastruktur hingga mewujudkan tempat tinggal/ hunian perkotaan, terutama bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah khususnya MBR dan Masyarakat Miskin.
  • Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luas-nya yang dijamin oleh Undang-undang untuk berperanserta  dalam pembangunan perumahan, kawasan permukiman, infrstruktur, dan  pengembangan perkotaan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok masyarakat atau dalam bentuk usaha bersama
  • Kepedulian terhadap keswadayaan masyarakat yang semakin menurun dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan terutama bagi MBR dan Masyarakat Miskin Perkotaan

Tujuan dan Lingkup Pelayanan

  1. Melakukan pendidikan, pelatihan dan keswadayaan masyarakat bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  2. Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  3. Melakukan advokasi dan perlindungam konsumen (Pemda/ SKPD/ Masyarakat) bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  4. Melakukan kemitraan dan kerjasama strategis dengan Pemda, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Pers, dan Masyarakat bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  5. Menjadikan THE HUD INSTITUTE sebagai Pusat Informasi Teknik, Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis Bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan

Visi & Misi

Visi

Menjadikan THE HUD INSTITUTE sebagai lembaga nirlaba terkemuka bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan advokasi Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Perkotaan di Asia Pasifik

Misi

  1.    Melakukan penelitian dan pengkajian serta diklat bidang Rumah, Perumahan, Permukiman Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  2.      Melakukan penelitan dan pengkajian terhadap 5 Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB) : Tata Ruang, Pertanahan, Infrastruktur Dasar, Pembiayaan & Teknik, Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis
  3.     Melakukan kerjasama dan advokasi dengan Pemerintah Daerah di bidang Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  4.      Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penyelanggaraan Pembangunan Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perkotaan
  5.     Melakukan advokasi dan kerja sama dengan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah khususnya MBR dan Masyarakat Miskin dalam hal Penyediaan Rumah, Perumahan, Infrastruktur Dasar dan Perkotaan Berbasis Komunitas