Zulfi Syarif Koto

"Pembangunan Kota Tanggung jawab Bersama"

Pentingnya pembangunan kota telah lama menjadi kepedulian para pengambil keputusan Namun baru pada beberapa dekade terakhir kemudian kepedulian ini berubah menjadi semacam ‘kesadaran baru’.  Mulai timbul kesadaran pentingnya regulasi. Jika awalnya regulasi hanya di tingkatan pelaksanaan,  kini regulasi diusung pada tingkat undang-undang. Jika sebelumnya kita hanya mempunyai regulasi berupa peraturan menteri, kini sedang diusahakan sebuah undang-undang untuk mengendalikan pembangunan perkotaan.

Tidak ada kata terlambat. Tetapi satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Undang-undang bukan sekedar produk. Jika ini sekedar sebuah produk, dengan gampangnya kita bisa menyerahkan ‘pengerjaan’ nya pada sekelompok orang yang menyebut dirinya ahli perkotaan dan ahli hukum, atau sederet jenis keahlian lainnya. Tidak. Bukan itu. Proses menjadi sama pentingnya.

Mengapa demikian pentingnya proses? Karena pada tataran inilah kita dapat memastikan bahwa data yang dipergunakan
sahih adanya. Isu yang ditampilkan benar adanya. Suara yang ditampilkan mewakili kepentingan semua pemangku kepentingan tanpa memandang suku, agama, warna kulit. Jika proses ini tidak terjaga baik maka undang-undang yang dihasilkan hanya sekedar sebuah hasil perenungan akademis para ahli. Kebenarannya mungkin dapat dijamin tapi yang pasti tidak dapat dijamin adalah penerimaan oleh pemangku kepentingan. Ujungnya dapat ditebak. Produk  undang-undang tersebut dalam hitungan hari segera diproses melalui ‘ Judicial Review’ di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan ketersediaan regulasi adalah para pengembang kawasan perumahan.
Terlepas dari kepentingan bisnis yang dikedepankan oleh para pengembang, sejatinya di jaman modern ini kontribusi
pengembang dalam pembangunan sebuah kota tidak dapat dinafikan. Ambil contoh, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan
yang lebih dari separuh wilayahnya dibangun oleh pengembang baik kecil maupun besar. Jika demikian faktanya, menjadi suatu keniscayaan jika pengembang menjadi mitra utama pemerintah dalam pembangunan perkotaan.

Kepemerintahan yang baik (good governance) juga menjadi suatu keniscayaan ketika pembangunan perkotaan disepakati
sebagai tanggung jawab bersama. Dengan denikian sudah sewajarnya kemudian isu ini juga menjadi bagian penting dari
rancangan undang-undang perkotaan yang saat ini sedang dipersiapkan. Keterbukaan dan akuntabilitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan perkotaan.

Sebagai kelanjutan dari upaya internalisasi kepemerintahan yang baik dalam pembangunan perkotaan, keterlibatan
masyarakat menjadi sangat penting. Keberadaan forum komunikasi pemangku kepentingan yang beranggotakan wakil
masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat berarti. Forum ini nantinya akan menjadi wadah saling bertukar pikiran bahkan dapat menjadi ajang penyelesaian konflik diantara pemangku kepentingan pembangunan perkotaan.

Pembangunan  perkotaan  sejatinya  bersifat  dinamis,  sehingga  selalu  terjadi  perkembangan  pemikiran  dan  konsep
pembangunan perkotaan. Perkembangan ini perlu diantisipasi oleh para pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan fleksibilitas rancangan undang-undang perkotaan nantinya, sehingga perkembangan pemikiran dan konsep perkotaan dapat terwadahi.

Tentunya disadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga sebagus apapun rancangan undang-undang
perkotaan nantinya, pastinya tidak akan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Namun di atas semua itu, sepanjang proses penyusunan rancangan undang-undang ini telah melalui proses yang terbuka, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maka apapun hasilnya sudah seharusnyalah dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Akhir kata, semoga keberadaan undang-undang perkotaan ini nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk
perkotaan Indonesia. Sehingga cita-cita terwujudnya negeri makmur, adil dan sejahtera dapat lebih cepat tercapai.