MENUNGGU GEBRAKAN JOKOWI DI SEKTOR PERUMAHAN

Sektor Perumahan rakyat belum juga menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Sebelum memikirkan perumahan rakyat sepertinya Jokowi lebih fokus untuk menyiapkan sektor infratstruktur. Indonesia Property Watch menilai langkah ini cukup bagus, namun tentunya harus diperhatikan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan memberikan dampak pada naiknya harga tanah. Karenanya pemerintah harus segera membentuk bank tanah untuk sedapat mungkin menguasai tanah-tanah dan memproteksi tanah-tanah yang layak dibangun rumah rakyat agar tidak naik lebih tinggi lagi.

Pembangunan rumah rakyat akan sulit bila tidak ada ketersediaan tanah yang murah. Karenanya program 10 juta unit Jokowi seharusnya juga mengedepankan pondasi sistem perumahan nasional yang saat ini belum ada. Pembentukan badan yang saat ini sedang didiskusikan harus segera direalisasikan mengingat badan ini akan sangat strategis bagi keberlangsungan penyediaan rumah rakyat.

“Dalam rencana membangun 10 juta unit sampai 2019, pemerintah harus mempertimbangkan instrumen perumahan nasional agar bisa direalisasikan, para pelaku pasar perumahan menunggu gebrakan dan langkah tegas dari pemerintah di sektor perumahan termasuk masalah perijinan,” kata Ali Tranghanda Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch. Instrumen yang dimaksud adalah berupa tiga pilar perumahan rakyat yaitu : Badan Pelaksana Perumahan yang akan mengatur bank tanah sebagai eksekutor, Kementerian PU-Pera sebagai regulator pencetak kebijakan, Bank BTN sebagai bank pembiayaan yang fokus perumahan.

Namun dari sisi pembiayaan seharusnya Bank BTN tidak lagi mengandalkan dana-dana jangka pendek untuk membiayai KPR, karenanya ketersediaan dana-dana jangka panjang pun harus segera dicarikan sumbernya. Banyak sumber-sumber dana jangka panjang yang ada saat ini diluar rencana pemerintah untuk menyiapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini belum jelas kelanjutannya. Pemberdayaan PT. SMF sebagai secondary mortgage saat ini bisa menjadi pilihan untuk menjamin ketersediaan dana-dana untuk pembiayaan perumahan.

Indonesia Property Watch saat ini terus memberikan kritik membangun karena selama 2 kali periode SBY, sektor perumahan selalu terabaikan. Semoga dengan pemerintahan yang baru, rumah rakyat dapat menjadi prioritas, karena masalah perumahan rakyat sejak dulu semakin lama semakin karut marut dan membutuhkan keseriusan pemerintah untuk hadir didalamnya.